PELANGARAN TATA RUANG, IJIN TIDAK SINKRON ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

MARAKNYA PELANGGARAN TATA RUANG OLEH INVESTOR YANG MEMBANGUN AKOMODASI PARIWISATA DI BALI, DITENGARAI KARENA TIDAK SINKRONNYA PERIZINAN PUSAT DAN DAERAH. INI TENTU MEMBUAT CITRA BURUK IKLIM INVESTASI DI BALI.